SAUMLAKI, Kamis (5/11/2026) – Dalam upaya meningkatkan kewaspadaan serta memperkuat koordinasi lintas instansi terhadap potensi tindak pidana penyelundupan manusia (people smuggling), Kepolisian Resor (Polres) Kepulauan Tanimbar melaksanakan kegiatan sosialisasi pencegahan penyelundupan manusia bagi pegawai Bandara Mathilda Batlayeri. Kegiatan berlangsung di Gedung Terminal Bandara Mathilda Batlayeri, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kamis (5/11/2026).

Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Kepolisian Australia yang bertugas di Jakarta serta unsur Intelijen Australia. Sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai karakteristik, modus operandi, serta indikasi awal aktivitas penyelundupan manusia yang berpotensi melibatkan jalur lintas negara Indonesia–Australia.
Bandara sebagai salah satu pintu masuk dan keluar suatu wilayah memiliki peran strategis dalam pengawasan mobilitas penumpang, termasuk warga negara asing dan wisatawan mancanegara. Oleh karena itu, pegawai bandara perlu memiliki pemahaman dan kepekaan terhadap berbagai aktivitas yang berpotensi berkaitan dengan penyelundupan manusia.
Dalam pemaparan materi, disampaikan sejumlah indikasi awal yang perlu menjadi perhatian, antara lain keberadaan kelompok orang asing dengan aktivitas yang tidak lazim, pola pemesanan dan perpanjangan akomodasi yang mencurigakan, upaya pembelian atau penyewaan perahu maupun kapal, penggunaan dokumen perjalanan yang diduga tidak sah, serta adanya pihak-pihak yang menawarkan sejumlah uang kepada masyarakat lokal untuk membantu memfasilitasi perjalanan orang asing melalui jalur laut.
Indikasi tersebut penting dipahami sebagai bagian dari upaya deteksi dini. Pegawai bandara diharapkan mampu mengenali aktivitas yang tidak lazim di lingkungan kerja serta mengetahui mekanisme penyampaian informasi kepada instansi berwenang apabila menemukan hal-hal yang patut dicurigai.

Plt. Kepala Bandara Mathilda Batlayeri, Bpk. Cornelis R. Buksalwembun, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang diinisiasi oleh Polres Kepulauan Tanimbar. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bagian penting dalam membangun sinergi dan memperkuat koordinasi antara kepolisian dan pihak pengelola bandara.
“Walaupun saat ini Bandara Mathilda Batlayeri masih berstatus sebagai bandara domestik dan belum terdapat petugas Imigrasi di bandara ini, kegiatan sosialisasi seperti ini sangat penting bagi kami. Ini merupakan kegiatan yang wajib dan perlu diikuti oleh pegawai bandara sebagai bagian dari upaya Kepolisian Resor Kepulauan Tanimbar untuk memperkuat koordinasi dengan pihak bandara,” ungkap Cornelis.
Ia berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi, tetapi juga mampu memberikan tambahan pengetahuan dan membuka wawasan para pegawai mengenai berbagai bentuk serta modus operandi penyelundupan manusia.
“Harapan kami, melalui kegiatan ini seluruh peserta, termasuk pegawai dan stakeholder yang terlibat, dapat memperoleh tambahan wawasan serta pemahaman sehingga semakin peka dalam mengenali berbagai indikasi awal tindak pidana penyelundupan manusia. Selain itu, kami berharap koordinasi dan sinergi antara pihak bandara, kepolisian, serta seluruh stakeholder terkait dapat terus ditingkatkan. Dengan demikian, apabila ditemukan aktivitas yang mencurigakan, informasi dapat segera disampaikan dan dikoordinasikan kepada instansi yang berwenang,” tambahnya.
Persoalan penyelundupan manusia menjadi semakin penting untuk mendapat perhatian mengingat adanya informasi mengenai orang-orang yang berhasil melakukan perlintasan ilegal hingga mencapai wilayah Australia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik penyelundupan manusia bukan sekadar persoalan pelanggaran hukum keimigrasian, tetapi juga memiliki dimensi keamanan lintas negara yang lebih luas.

Apabila tidak ditangani secara serius dan terkoordinasi, aktivitas tersebut berpotensi menimbulkan persoalan diplomatik, meningkatkan kekhawatiran terhadap keamanan perbatasan, serta memengaruhi hubungan dan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Australia. Oleh karena itu, pencegahan perlu dilakukan sejak dini melalui penguatan pengawasan, pertukaran informasi, dan koordinasi antarlembaga kedua negara.
Dalam konteks kewilayahan, Kepulauan Tanimbar memiliki posisi geografis yang relatif dekat dengan Australia serta karakteristik wilayah kepulauan dengan kawasan pesisir dan jalur transportasi laut. Informasi yang berkembang di kalangan nelayan setempat menyebutkan bahwa dalam kondisi cuaca dan laut yang tenang, perjalanan laut dari wilayah Kepulauan Tanimbar menuju Darwin, Australia, diperkirakan dapat ditempuh dalam waktu sekitar 12 jam.
Informasi tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam kajian kerawanan wilayah perairan, mengingat kedekatan geografis dan karakteristik jalur laut dapat menjadi faktor yang berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan aktivitas lintas negara secara ilegal. Oleh karena itu, penguatan pengawasan wilayah pesisir dan perairan serta koordinasi dengan masyarakat nelayan menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan.
Kondisi geografis tersebut juga menjadikan Kepulauan Tanimbar perlu mendapat perhatian dalam pemetaan potensi kerawanan, termasuk kemungkinan pemanfaatannya sebagai lokasi transit, persinggahan, maupun titik keberangkatan dalam aktivitas penyelundupan manusia menuju Australia.
Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan terbangun kesamaan pemahaman, peningkatan kewaspadaan, serta koordinasi yang lebih kuat antara Polres Kepulauan Tanimbar dan pihak Bandara Mathilda Batlayeri. Kegiatan ini sekaligus menjadi langkah preventif dalam mendukung upaya pencegahan kejahatan transnasional, menjaga keamanan wilayah perbatasan, serta memperkuat hubungan kerja sama Indonesia dan Australia.
